Profil Dinas Kominfo

Dinas Kominfo dalam tugasnya melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistik

Read More

Layanan Dinas Kominfo

Kami bertekad untuk memberikan pelayanan publik yag prima baik kepada masyarakat maupun OPD lainnya.

Read More

Informasi Publik

Silahkan untuk mengakses Informasi publik milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Read More

Warta Daerah

Silahkan akses Warta Daerah berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Probolinggo

Read More

Warta Nasional

Silahkan akses warta Nasional Urusan Komunikasi dan Informatika

Read More

Artikel Kominfo

Silahkan akses artikel menarik bidang Komunikasi dan Informatika.

Read More

MAYANGAN - Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo menggelar acara cangkruan dan ajang wadul di Stadion Bayuangga, Kamis (3/5). Acara cangkruan kali ini menyosialisasikan Peraturan Wali Kota No. 35 Tahun 2018 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2018/2019.

 

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora, Budi Wahyu Riyanto menjelaskan pada tahun ini Disdikpora menerapkan sisten zonasi, bagi sekolah tingkat SD, dan SMP. Sistem zonasi ini akan mengatur siswa yang mendaftar ke sekolah yang dituju berdasarkan lokasi rumah calon siswa. Jika di tahun lalu untuk pendaftaran sekolah bisa melalui gadget atau online, di tahun 2018 dalam zonasi ini wali murid bisa mendaftarkan anaknya ketempat sekolah yang dituju berdasarkan jarak serta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk mengecek kebenaran dokumen tempat tinggalnya.

“Dalam sistem zonasi ini jika ada sekolah, baku kurang terpenuhi/ kekurangan siswa, maka untuk memenuhi baku tersebut, sekolah akan melakukan jalur pemenuhan baku sampai bakunya terpenuhi dengan cara melalui jalur prestasi dan jalur khusus. Sehingga tidak melihat zonasi dan tempat tinggal calon siswa.  Saya berharap jangan ada sekolah kekurangan siswa, jangan sampai ada siswa tidak mendapatkan sekolah,” ujar Budi.

Kepala Disdikpora, M. Maskur mengatakan kebijakan dari Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan zonasi ini patut disyukuri. Selain itu juga sudah ada Perwali No. 35 Tahun 2018. Dengan adanya sistem zonasi ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar supaya kualitas pendidikan di Kabupaten/ Kota semua merata. Di Kota Probolinggo sendiri memiliki 95 lembaga SD serta 10 lembaga SMP.

Menurut Maskur, tujuan sistem zonasi ini agar supaya kualitas pendidikan di Kota Probolinggo, kualitasnya sama semua. Pada saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Probolinggo sudah dilaksanakan ujian berbasis komputer untuk meningkatkan kualitas. Di tahun ajaran baru ini Sumber Daya manusia (SDM) atau gurunya perlu ditata kembali. Dulunya guru yang mengajar di sekolah yang mendapatkan prestasi, yang banyak pengalamannya untuk dipindah ke daerah selatan. Rencana kedepan untuk sekolah dasar bisa melaksanakan UNBK, bagi siswa yang kelas 5 harus bisa menguasai komputer.

Ia juga berharap kepada seluruh camat dan lurah se- Kota Probolinggo untuk menyosialisasikan ini kepada masyarakat di wilayahnya melalui kegiatan kelurahan. Sementara itu, Kasi Kurikulum di Disdikpora, Siti Romla menjelaskan di Kota Probolinggo ada dua sumber dana yaitu dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan dua sumber dana tersebut sudah cukup untuk mendanai kegiatan yang ada di sekolah. Di Kota Probolinggo dana bosda untuk SMP tertinggi se- Jawa Timur. Untuk bosda SMP sebesar Rp. 80.334 per bulan per siswa serta bosda SD sebesar Rp. 60.000 perbulan per siswa.

“Tujuan Bosda adalah untuk membebaskan semua peserta didik dari biaya operasional sekolah bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.  Serta meringankan biaya operasional khusus peserta didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat,” jelas Romla.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo Rukmini menyatakan mudah-mudahan perwali no. 35 tahun 2018 ini dilaksanakan oleh semua sekolah di lembaga sekolah negeri Kota Probolinggo. “Juga tidak ada kendala semuannya baik sekolahan maupun peserta didik, orang tua khususnya. Dengan penerapan sistem zonasi, sistem ini menuntut sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menerima peserta didik baru di radius zona terdekat dari sekolah yang di tuju dan jarak rumah calon siswa,” harapnya.

Sebanyak 90 persen dari total penerimaan siswa, sisa 10 persen dari total jumlah peserta didik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah d bagi menjadi 2 kriteria yaitu jalur prestasi dan jalur khusus yang tanpa melihat zonasi tempat tinggal siswa. “Bagi calon siswa yang memiliki kemampuan kualitas rata-rata dalam hal akademik akan menyebar dan tidak akan berkumpul di beberapa sekolah. Semua sekolah harus menjadi sekolah unggul dan sekolah favorit,” pesan Rukmini. (noviati/humas)

SAMBUTAN KADIS KOMINFO


Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terus mengembangkan diri dalam menghadapi berbagai macam bentuk tantangan saat ini.

selengkapnya...

laporo rek

DOWNLOAD DOKUMEN

iku kominfo

rencana aksi

LKPJIP 2017

keterkaitan link

renstra 2015 2019

download

dda2017

Informasi Umum

Go to top