Agenda Pertama 2025, PPID Kota Probolinggo Monev PPID Pelaksana

Probolinggo - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Probolinggo menggelar Monitoring dan Evaluasi PPID dan Pengaduan kepada 82 PPID Pelaksana. Monev dilakukan selama 5 (lima) hari, dimulai pada Kamis hingga Rabu (6 - 12/2).

Diketahui, PPID merupakan salah satu program prioritas 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih periode 2025 -2030. Kegiatan ini merupakan gebrakan yang dilakukan oleh PPID Utama untuk mematangkan administrasi dokumen PPID dalam menyambut Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “PPID Awards” Kota Probolinggo Tahun 2025.

Tim PPID Utama dibagi menjadi 2. Mereka menuju ke kantor masing-masing Badan Publik dan berdiskusi terkait dokumen PPID yang terdiri dari Surat Keputusan (SK) PPID, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), dan Daftar Informasi Publik (DIP) yang selalu diminta setiap tahunnya. Mengingat ketiga dokumen tersebut sangat penting sesuai dengan pedoman Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Mira Hesti Ocvia, Ketua Tim Pengelolaan Informasi – Bidang Pengelolaan Informasi Publik – Diskominfo Kota Probolinggo menjelaskan bahwa monev ini sebagai bentuk jemput bola PPID Utama untuk membina PPID Pelaksana.

“Kami datangi door to door jemput bola untuk melihat sejauh mana mereka membuat dokumen PPID. Ini juga sebagai langkah awal untuk persiapan monev keterbukaan informasi publik yang akan kami selenggarakan pada awal Maret nanti,” jelas Mira yang juga sebagai Pranata Humas Ahli Muda.

Salah satu PPID Pelaksana, Suhartono – Sekretaris Camat Kademangan menyambut baik dengan adanya monev PPID ini, “kami sangat senang, PPID Utama membina baik dan datang langsung menemui kami. Karena kami butuh bimbingan dan arahan bagaimana mengelola PPID ini dengan baik,” ungkap Suhartono.

Sebagai informasi, agenda PPID Utama Kota Probolinggo selama tahun 2025 selain mengadakan Monev PPID, juga akan mengadakan Bimtek Pengelolaan Informasi Publik dan Tata Cara Pengisian SAQ untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Maret mendatang. (Sit/MH)