Assessment Smart City, Paparkan Potensi Pariwisata dan Pemanfaatan

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengikuti Assessment Smart City tentang kesiapan dan komitmen rencana pelaksanaan smart city di Kota Probolinggo, Rabu (30/9). Presentasi itu  dilakukan dihadapan 5 orang tim asesor melalui video conference (vidcon) dari Command Center (CC) kantor Wali Kota Probolinggo Jalan Panglima Sudirman 19.

Dalam paparannya, Wali Kota Habib Hadi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aman Suryaman, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Budi Krisyanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Rey Suwigtyo, mengatakan Pemkot Probolinggo memiliki misi pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD yang salah satunya adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

Fokus yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo dalam hal itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dengan meningkatkan potensi sektor pariwisata dan pemanfaatan teknologi informatika.

“Mengingat Bromo Tengger Semeru menjadi destinasi wisata sepuluh Bali baru sebagai target (pemerintah) pusat, Maka keberadaan exit tol, stasiun dan pelabuhan termasuk kehadiran wisata kapal pesiar, diharapkan mampu mendongkrak angka wisatawan yang masuk ke Kota Probolinggo. Belum lagi wisata religi Wali Limo, Wali Songo dan terbaru yang akan segera menyusul adalah Wisata Religi Artefak Peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Kota Probolinggo,” terangnya.

Wali Kota menuturkan berbagai aplikasipun telah disediakan dalam melayani masyarakat dan membantu pelaksanaan tugas yang tersebar di berbagai sektor, baik terkait pelayanan administrasi, pembangunan, pengaduan dan laporan serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg).

Diakhir paparannya, Habib Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim assesor serta berharap kementerian dan tim assesor dapat menetapkan dan mendukung Kota Probolinggo menjadi salah satu kota yang mendapat pendampingan serta bimbingan dalam penyusunan masterplan smart city. “Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan dan dukungan Kota Probolinggo dalam penyusunan masterplan smart city,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kota Probolinggo di tahun 2020 ini kembali mengikuti Assessment Smart City yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Perbedaannya, keikutsertaan Kota Probolinggo kali ini adalah fokus Kabupaten/Kota yang berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Calon Ibukota Baru. Assessment diikuti sebanyak 50 Kabupaten/Kota dan diambil 50% peserta yang lolos untuk mendapat fasilitasi dari Kementerian Kominfo.

Gerakan Menuju Smart City 2021 dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gerakan ini juga bertujuan membimbing kabupaten/kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Dari hasil assessment ini, nantinya Kemenkominfo akan memberikan fasilitasi berupa penyusunan Masterplan Smart City. Selain itu  hasil assessment dapat digunakan sebagai titik ukur untuk pembenahan pengembangan Smart City Kabupaten / Kota kedepannya.

Penilaian assessment berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dengan mengimplementasikan digital government di daerah dengan tujuan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan cepat.

Proses assessment melibatkan berbagai stakeholder sebagai penilai seperti Hery Abdul Azis dari Kemenkominfo, Rosikin dari Kementerian PAN RB, dan perwakilan akademisi berasal dari  Universitas seperti ITB dan UGM, Windy Gambetta dan Ahmad Djunaedi serta CEO Citi Asia Farid Subkhan.

Pelaksanaan proses assessment dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan mendalami isian kuesioner yang menampilkan hasil-hasil capaian bidang e-Government di daerah. Antara lain pendalaman tentang keselarasan kebijakan smart city dengan visi misi daerah, regulasi tentang e-government/smartcity, implementasi kebijakan e-government/smartcity, kondisi dan pemanfaatan infrastruktur TI dan pemanfaatan aplikasi.

Selain itu proses assessment juga mengkonfirmasi tentang kesiapan masyarakat dengan mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jumlah KKD (Kondisi Keuangan Daerah) dan sistem perencanaan daerah. (Sonea)