KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan paparan Chief Dashboard Pemerintah Kota Probolinggo di Command Center, Selasa (3/6) siang. Kegiatan ini diinisiasi untuk mengevaluasi perkembangan integrasi data lintas perangkat daerah dalam platform dashboard digital, sekaligus merespons kebutuhan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi.
Hadir dalam kegiatan ini Chief Dashboard Kota Probolinggo, para perwakilan dari perangkat daerah terkait, antara lain Bappeda Litbang, BKPSDM, BPPKAD, BPBD, Dinkes PPKB, Dispendukcapil, DPMPTSP, Dispopar, Dinsos PPPA, Dispendikbud, dan DKUMP. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono serta Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti.
.jpeg)
Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman, melaporkan bahwa sejak peluncuran awal pada 19 Mei 2025 lalu, terdapat sejumlah perkembangan signifikan pada Chief Dashboard. “Awalnya hanya 7 OPD yang tergabung, sekarang sudah 12 OPD. Kami terus melakukan koordinasi bertahap agar seluruh perangkat daerah dapat terintegrasi,” terang Aman.
Aman juga menambahkan bahwa pihaknya telah memasukkan capaian 100 hari kerja dalam bentuk infografis ke dalam dashboard, sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan dan adaptasi fitur dashboard sesuai kebutuhan pimpinan dan dinamika kota.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing kepala perangkat daerah menyampaikan data dan perkembangan sektor masing-masing kepada Wali Kota Aminuddin. Beberapa masukan dan arahan pun disampaikan langsung oleh Wali Kota Aminuddin, termasuk pengembangan fitur berbasis peta digital dan informasi potensi investasi.
.jpeg)
“Ke depan, saya harap ada fitur Google Map real-time, termasuk menampilkan potensi investasi dan paket wisata kota. Orang bisa melihat jalur city tour, kamar hotel yang tersedia, hingga informasi lengkap tempat wisata cukup dengan berselancar lewat dashboard,” jelas Amin.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Soegyantono, menegaskan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pengoperasian layanan berjalan terstruktur dan perangkat daerah tidak ragu saat data dibutuhkan. “SOP akan membuat proses ini lebih terstruktur, dan OPD tidak khawatir saat data dibutuhkan,” katanya. (dy/uby)
