Diskominfo Mantapkan Persiapan Indeks Pemerintah Digital Lewat Sosialisasi
Untuk mendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Dinas Kominfo Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Indeks Pemerintahan Digital, di Aula Pertemuan Bakesbangpol, Rabu (6/8).
MAYANGAN - Untuk mendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan,
Dinas Kominfo Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Persiapan
Pelaksanaan Indeks Pemerintahan Digital, di Aula Pertemuan Bakesbangpol, Rabu
(6/8).
Giat ini mengundang 12 perangkat daerah terkait, Bapperida, Bagian
Organisasi BKPSDM, Dinkes PPKB, Disdikbud, Inspektorat, BPPKAD, Disperpusip, Dinsos
PPPA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Hukum dan tim SPBE dari Diskominfo.
Laporan disampaikan oleh Plt Diskominfo Madihah. Ia menyampaikan bahwa pada
2024, nilai SPBE Kota Probolinggo sebesar 4.04 dan itu termasuk kategori sangat
baik, naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
“Walaupun tahun ini (2025) Probolinggo tidak jadi fokus utama pemantauan
dari pusat, tapi tetap bakal ikut pembinaan di bulan Oktober nanti dan mulai
tahun depan, 2026, penilaian SPBE bakal berganti nama menjadi Indeks
Pemerintahan Digital (PemDi),” jelas Madihah.
Sementara itu Retno Fadjar Winati, Asisten Administrasi Umum Setda Kota
Probolinggo menyampaikan Pemerintah Kota Probolinggo terus menunjukkan komitmennya
dalam transformasi digital.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan perubahan penting dalam evaluasi Pemerintahan
Digital yakni jumlah indikator yang dievaluasi semakin bertambah, “Jumlah
indikator yang dievaluasi ialah 35 indikator dengan penambahan bobot di
indikator teknologi digital, keamanan siber, layanan publik digital, kepuasan
pengguna,” urai Asisten Retno.
Di dalam penilaian Pemerintahan Digital ini, fokus utamanya ialah integrasi
layanan, penggunaan identitas digital, dan pengurangan proses manual. Pemerintah
pusat juga mendorong kolaborasi lintas instansi dan penggunaan platform digital
nasional seperti INA Digital. Platform ini dikembangkan untuk menjadi tulang
punggung layanan pemerintahan digital Indonesia dan dirancang agar seluruh
layanan digital pemerintahan dapat terintegrasi secara interoperabel, aman, dan
efisien.
Acara ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Riyadus Sholihin yang
menjelaskan fungsi DPRD untuk Pemerintahan Digital. (sit/pin)
