Kunker ke Kota Probolinggo, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Penguatan Satu Data Indonesia
Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Selasa (3/3). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo tersebut membahas penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta strategi penguatan tata kelola data daerah.
PROBOLINGGO - Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan
melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo,
Selasa (3/3). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo tersebut
membahas penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta strategi penguatan tata
kelola data daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota
Probolinggo, Lucia Aries Yuliyanti, menjelaskan bahwa penguatan tata kelola
data dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, standarisasi
metadata, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital.
“Kami terus mendorong sinergi antar perangkat
daerah agar data yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan
standarisasi dan sistem digital yang terintegrasi, kualitas data bisa lebih
terjamin,” ujarnya.
Lucia menambahkan bahwa validasi dan
verifikasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan data yang dihimpun
benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi data
sektoral juga dilakukan agar seluruh perangkat daerah memiliki rujukan yang
sama dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten
Pasuruan Rudi Hartono, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola data secara sistematis
dan terintegrasi.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami
untuk memperkuat tata kelola data di Kabupaten Pasuruan. Apa yang sudah diterapkan
di Kota Probolinggo dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan berbasis data,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak
sepakat bahwa implementasi Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting dalam
mewujudkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih
tepat sasaran dan berkelanjutan. (Git/sit/fa)