Kunker ke Kota Probolinggo, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Penguatan Satu Data Indonesia

Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Selasa (3/3). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo tersebut membahas penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta strategi penguatan tata kelola data daerah.

PROBOLINGGO - Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Selasa (3/3). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo tersebut membahas penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta strategi penguatan tata kelola data daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yuliyanti, menjelaskan bahwa penguatan tata kelola data dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, standarisasi metadata, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital.

“Kami terus mendorong sinergi antar perangkat daerah agar data yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan standarisasi dan sistem digital yang terintegrasi, kualitas data bisa lebih terjamin,” ujarnya.

Lucia menambahkan bahwa validasi dan verifikasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi data sektoral juga dilakukan agar seluruh perangkat daerah memiliki rujukan yang sama dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola data secara sistematis dan terintegrasi.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat tata kelola data di Kabupaten Pasuruan. Apa yang sudah diterapkan di Kota Probolinggo dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa implementasi Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Git/sit/fa)

LINK TERKAIT