OPD DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT IKI AGAR OUTPUT KINERJA DAPAT DIKETAHUI

Instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Untuk itu ditahun mendatang Pemerintah Kota pr0bk0mggo akan mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini disampaikan oleh Pulung, Kasubag Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota pr0bk0mggo, saat menjadi narasumber dalam Bimtek E-Government Essentials yang diselenggarakan Diskominfo Kota pr0bk0mggo, pada Jumat (9/11), di Hall Room Prambanan, Hotel Grand City, Batu, Malang.

Pulung menjelaskan, bahwa SAKIP ini merupakan alat ukur kinerja pegawai, agar pegawai dapat menguraikan kinerja yang dilakukan sehari-hari. Artinya setiap pegawai diwajibkan mampu menggali data yang dibutuhkan dan menuliskan hasil kinerja setiap harinya.

“Karena selama ini yang mengetahui hanya 90 %, yaitu Kasubag Program OPD terkait,” katanya.

Selain itu, Pulung juga menekankan bahwa setiap pegawai di OPD diwajibkan untuk membuat Indikator Kinerja Individu (IKI),  sehingga dapat diketahui hasil atau output kinerjanya. Untuk para pegawai harus menggali data yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. “Pegawai harus punya rencana aksi kerja yang akan dilakukan selama sebulan dan diukur setiap tiga bulan, lalu buat laporan,” katanya.

Pulung juga menambahkan bahwa IKI adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran untuk mencapai target kerja.

“Indikator itu harus spesifik dan dapat diukur yang manfaatnya akan meningkatkan kualitas kinerja, disiplin pegawai, dan tercapainya good governance,” imbuhnya.

Disisi lain SAKIP juga berkaitan dengan pendapatan Tunjangan Kinerja (Tukin). Bukan hanya untuk pejabat tetapi juga berlaku bagi staf, sehingga indikator kinerja dapat terukur. “Misalnya, berapa kegiatan untuk mengelolah media massa yang akan ditargetkan dalam sehari,” kata Pulung dihadapan peserta Bimtek.

Pada kesempatan itu, Pulung juga menjelaskan bahwa pada SAKIP tersebut program kerja harus ada alat ukur atau Indikatornya dan memiliki target hasil kinerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tukin. Target sendiri terdiri atas target triwulanan. Jika target kerjanya 25% akan tetapi pencapainya hanya 10%, maka Tukinnya kurang dari 25%,” kata Pulung.

Secara terperinci Pulung menguraikan tentang pemberian Tukin akan diberikan berdasarkan kelas jabatannya, tingkat kehadiran, penilaian kinerja perangkat daerah, penilaian kinerja individu berbasis aplikasi.

Diakhir materinya, Pulung juga mengingatkan bahwa ada pemberlakukan pengurangan Tukin. Apabila Pegawai melakukan aktivitas negatif seperti tidak menggunakan pakaian seragam beserta atribut, tidak memvalidasi mereview perilaku, memasukan data realisasi yang tidak sesuai atau memanipulasi data kinerja akan dikurangi 75% dari capaian maksimal. (Oke)