Rampungkan Pendataan Awal, BPS Bersiap Olah Data Regsosek di 2023

KADEMANGAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo menyelenggarakan Media Gathering Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Giat yang juga dihadiri Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio itu diikuti jurnalis media cetak maupun media elektronik di hall hotel di kawasan Jalan Raya Bromo.  

Dijelaskan oleh Ketua Panitia, Taufiq Fajar Dewanto, BPS Kota Probolinggo ingin menyampaikan data-data yang ada, yang selama ini telah dikerjakan oleh tim BPS. “Sehingga data-data hasil kerja tersebut bisa diketahui oleh teman-teman wartawan dan bermanfaat di bidang jurnalistik. Dengan demikian, data tersebut bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai evaluasi maupun perencanaan pembangunan,” jelas Taufiq.

Ya, BPS Kota Probolinggo telah menghasilkan beberapa data seperti Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), menghitung angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menghitung angka inflasi setiap bulan yakni setiap tanggal 1 jam 14.00, melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Indikator yang dihasilkan dari data-data yang saya sebutkan tadi akan menunjukkan bagaimana karakter atau kondisi berbagai bidang di Kota Probolinggo,” jelas Ketua BPS setempat Heri Sulistio.

Heri juga menuturkan, untuk pendataan Regsosek 2022, BPS Kota Probolinggo telah melaksanakan giat tersebut bersama pemangku kepentingan juga dibantu oleh Pemerintah Kota Probolinggo. “Alhamdulillah bapak wali kota juga mendukung, kemudian Diskominfo dan juga Bappeda, bersama-sama menyukseskan Resgosek ini,” tutur Heri.

Dihadapan para awak media, Heri membeberkan bahwa selama ini data yang ada sedikit carut-marut, kurang valid dan tidak terpadu. Seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, nantinya data akan lebih valid dan terpadu, sehingga diharapkan adanya Satu Data Perlindungan Sosial.

BPS sendiri telah menurunkan sebanyak 399 tim sensus yang mendata kurang lebih 78 ribu keluarga di Kota Probolinggo. “Bertahap ya, tahun 2022 adalah pendataan awal, kemudian pengelolaan data di awal tahun 2023, kemudian nanti di pertengahan tahun 2023 akan diadakan forum konsultasi publik, sebagai saran untuk uji publik. Data yang dihasilkan di lapangan nanti di uji publik untuk verifikasi ulang apakah data yang diperoleh dari masyarakat langsung ini valid dan mengkategorikan masyarakat secara berjenjang yang mampu, menengah, miskin, miskin menengah, atau miskin ekstrem,” kata Heri.

Tujuan akhir Regsosek 2022 ialah pada tahun 2024 Indonesia sudah berkategori 0 persen kemiskinan ekstrem, maka pemerintah daerah diminta untuk memberikan kebijakan bagaimana solusi pengentasan kemiskinan dengan adanya satu data terpadu dari regsosek ini.

Dalam media gathering tersebut, ada tiga narasumber BPS Kota Probolinggo yakni Husnul Chotimah menjelaskan terkait data Indeks Kemiskinan, Christian Dwi mengenai data Indeks Pembangunan Manusia, dan Iva Rinjani menjelaskan terkait inflasi.

Dari penjelasan ketiga narasumber persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2022 di angka 6,65, menurun dari tahun 2021 yakni 7,43. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 mencapai 74,56 atau tumbuh 1,22 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 73,66.

Sedangkan untuk inflasi di wilayah Jawa Timur pada sebaran November 2022, Kota Probolinggo menempati urutan pertama inflasi terendah, yakni 5,57. Meskipun poin tersebut masih sedikit tinggi dari arahan Presiden yaitu inflasi di bawah 5 persen. (sit/fa)