Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR! se-Jawa Timur Digelar di Kota Probolinggo

KANIGARAN - Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR! Tahun 2025 diselenggarakan pada Rabu (9/7) di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri 64 orang perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari seluruh pihak, mulai dari admin koordinator hingga pejabat penghubung. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam sistem SP4N LAPOR!.

“Kami mengapresiasi sinergi dan komitmen semua unsur. Inilah yang membuat pengelolaan pengaduan di Jawa Timur menjadi salah satu yang terbaik,” ujar Sherlita.

Rakor ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Novika Purba selaku Analis Kebijakan Ahli Pratama Kementerian PAN RB yang memaparkan materi tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, serta Agus Muttaqin, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur dengan topik, yang memaparkan peran Ombudsman dalam pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR!.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Mirza Nurul Halila, turut mempresentasikan langkah-langkah optimalisasi pegnelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Madihah, menyampaikan kebanggaannya atas penyelenggaraan kegiatan tingkat provinsi di Kota Probolinggo. Ia menjelaskan bahwa Kota Probolinggo termasuk tiga besar kabupaten/kota dengan jumlah pengaduan terbanyak di Jawa Timur.

“Ini menjadi kehormatan bagi kami karena acara ini diadakan di Kota Probolinggo. Banyaknya pengaduan bukan berarti daerah tersebut tidak berkinerja baik, tetapi justru menunjukkan masyarakatnya kritis dan layanan pengaduan berjalan,” ungkap Madihah.

Senada dengan itu, Ayu Saulina, Ketua Tim Pengaduan dan Layanan Informasi Diskominfo Jawa Timur, menambahkan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak hanya dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari seberapa banyak yang berhasil ditindaklanjuti hingga tuntas.

“Yang terpenting adalah bagaimana laporan yang diterima ditindaklanjuti hingga selesai, apakah mencapai 100 persen atau tidak,” jelas Ayu.

Rapat koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam memberikan layanan pengaduan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. (sit/uby)