Sosialisasi Peningkatan Integritas Pegawai Diskominfo untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

MAYANGAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo menggelar Sosialisasi Peningkatan Integritas Pegawai dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Publik, Rabu (30/10), di Paseban Sena. Kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Diskominfo dan menghadirkan narasumber Ketua PWI Kota Probolinggo Babul Arifandi serta Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, IPTU Zainal Arifin.

Plt Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti dalam sambutannya menyampaikan pentingnya integritas bagi aparatur di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, pegawai Diskominfo mempunyai peran strategis sebagai garda depan pelayanan publik dan wajah komunikasi pemerintah daerah.

"Kita membicarakan integritas di tengah gempuran perkembangan teknologi yang cepat. Bagaimana kita bertahan memberikan pelayanan publik dan menjaga media komunikasi pemerintah tetap kredibel. Integritas tanpa batas, loyalitas berdasar kebenaran," ujarnya.

Luci – panggilannya, menekankan bahwa integritas pegawai akan berdampak langsung pada citra Pemerintah Kota Probolinggo di mata masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk menjaga sikap dan etika kerja dimanapun berada, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan media dalam membangun informasi yang sehat dan mencerdaskan publik.

Narasumber pertama, Ketua PWI Kota Probolinggo sekaligus wartawan Kompas Media, Babul Arifandi, menyampaikan bahwa integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan prinsip moral. Ia menilai integritas adalah “jantung karakter” seseorang.

"Integritas itu kejujuran, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan tanggung jawab. Jika pegawai terasah dalam kejujuran, maka praktik KKN akan berkurang dan kepercayaan publik akan mudah dibangun," paparnya.

Babul juga menyinggung pentingnya peran Diskominfo dalam menjaga kondusivitas dan opini publik, terlebih saat terjadi isu sosial seperti demonstrasi ojek online beberapa waktu lalu. Menurutnya, komunikasi publik yang tepat dapat mempengaruhi iklim investasi dan arah pembangunan daerah.

Sementara itu, IPTU Zainal Arifin menjelaskan potensi tindak pidana yang dapat terjadi apabila pelayanan publik tidak dijalankan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa pimpinan dan pegawai harus menjadi teladan agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, pemerasan hingga mark up anggaran.

"Pimpinan harus menjadi role model. Fungsi pengawasan dalam satuan kerja harus dihidupkan, dan hasil kerja harus dipublikasikan melalui media dan website agar masyarakat melihat transparansi," tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat komunikasi internal dan eksternal, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan di Kota Probolinggo. (sit/fa)