Sosialisasikan Perwali Pengelolaan Website, Diskominfo Tekankan Standarisasi Penggunaan Domain

MAYANGAN — Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo menggelar sosialisasi Perwali pengelolaan website, nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, bertempat di salah satu restoran di Jalan Dr Saleh, Senin (31/10).

Kegiatan sosialisasi ini diikuti sebanyak 50 orang peserta terdiri dari operator website atau media sosial di seluruh perangkat daerah, Pranata Komputer dan Pranata Humas di Diskominfo dengan narasumber dari tenaga konsultan IT.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pujo Agung Satrio dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan upaya optimalisasi terkait dengan pemanfaatan website sebagai wajah dari Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkot maupun perangkat daerah.

“Sehingga perlu adanya standarisasi karena sebagian perangkat daerah sudah menggunakan domain probolinggokota.go.id tetapi ada sebagian yang menggunakan hosting di tempat lain dan berbayar. Harapan kami di tahun 2023 domain website di semua PD seragam dan gratis. Sehingga kami perlu menata ulang agar semuanya sama, bahkan kami akan tetap memberikan ruang supaya PD dapat berkreasi pada template yang disediakan Diskominfo,” ujarnya.

Dalam Perwali ini, lanjut Pujo, terdapat 15 ruang lingkup yang nantinya menjadi pokok bahasan. “Karena ini sebagai panduan dan pedoman ke depan dari mulai tata kelola website, perencanaan, pengelolaan server, persyaratan-persyaratan permohonan terkait dengan pengajuan domain, sub domain dan seterusnya,” imbuh Pujo.

Pujo menambahkan, terkait tata kelola SDM, tanggung jawab pengelolaan website pada perangkat daerah adalah sekretaris yang dibantu oleh kepala seksi (kasi) atau kasubag yang mengurusi tata usaha di masing-masing PD. Selain itu juga membutuhkan kesiapan infrastruktur melalui metro link yang disiapkan oleh Diskominfo sejak bulan September.

”Metro link ini, kami pinjam sewa fiber optic milik Telkom yang terkoneksi 60 lembaga, terdiri dari 29 kelurahan, 5 kecamatan, 6 puskesmas dan sisanya PD. Dengan adanya metro link jaringan kita terhubung secara intra (LAN), maka secara koneksi akan lebih cepat dan dari sisi keamanan juga terjamin. Sehingga bisa mendukung program-program penyiapan infrastruktur tidak hanya website tetapi juga SIPD, simral, srikandi dan hal lainnya yang bisa dimaksimalkan oleh PD,” bebernya.

Program baru lainnya yang dimiliki Diskominfo yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah yaitu WA Blast. Setiap perangkat daerah yang membutuhkan layanan WA Blast dengan nasabah atau komunitas di masing-masing PD, dapat memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu ada Portal Satu Data, dimana setiap PD tinggal input dan akan disinergikan melalui peta tematik. Peta tematik ini akan disesuaikan dengan urusan, kewenangan dan tanggung jawab setiap perangkat daerah.

“Harapan kami nantinya proses keseharian yang dilaksanakan oleh masing-masing PD agar tetap dijalankan. Kami yang akan menjembatani menjadi data terpusat di Diskominfo. Saya berharap peserta sosialisasi memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, ”pesan Pujo.

Sementara itu, Kabid E-Government Paulus Dian Cahyono menjelaskan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sudah ada domain bagi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga non kementerian harus menggunakan go.id. “Sementara ini kita telusuri di PD masih banyak yang menggunakan domain lain seperti gmail dan lain-lain tergantung dari penyedianya masing-masing. Maka perlu kita seragamkan menggunakan domain go.id. Pada template juga masih ada yang tergantung pada penyedia masing-masing seperti ada yang membutuhkan kuota data yang lebih dan sebagainya. Sehingga template yang disediakan Diskominfo akan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan website,” terangnya.

Melalui sosialisasi ini, lanjutnya, diberikan semacam tutorial bagi para pengelola website di masing-masing perangkat daerah. “Seperti apa langkah-langkahnya yang harus dilaksanakan, bagaimana migrasi dari pengelolaan website yang lama ke pengelolaan website yang baru. Karena sudah disediakan jalur dan rumahnya sehingga tidak perlu menganggarkan hosting ke penyedia, cukup melaui metro link point dan multi point. Dengan pengelolaan website yang baik dan penggunaan domain dan sub domain ini bisa mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (paperless),” harap Paulus. (mir/fa)