TALK SHOW DI RADIO SUARA KOTA, BKPSDM BAHAS REKRUITMEN PPPK DAN CPNS 2019

KANIGARAN – Sebelum memulai perbincangan secara interaktif dengan narasumber dari BKPSDM Kota Probolinggo, Mochammad Sholehudin Kasubid Informasi Kepegawaian menjelaskan cikal bakal dinas yang dulunya dikenal dengan sebutan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu. “Saya sampaikan terkait BKPSDM, mungkin bagi masyarakat nama BKPSDM kurang familiar. BKPSDM merupakan kepanjangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,” buka Udin sapaan akrabnya saat talk show di radio Suara Kota, Rabu (18/11) pagi.

Lebih lanjut Udin menjelaskan, BKPSDM dibentuk pada tahun 2017 sebagai dampak adanya penataan kelembagaan. “Awalnya nomenklaturnya adalah BKD. BKD lebih familiar di masyarakat umum, namun karena adanya penataan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menjadi satu, akhirnya nomenklaturnya berubah menjadi BKPSDM,” jelas Udin.

Tugas, pokok dan fungsi dari BKPSDM tidak hanya soal Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. “Padahal BKPSDM ini konsumennya sebagian besar adalah masyarakat ASN. Tidak menutup kemungkinan pertemuan hari ini, kami juga akan memberikan materi yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat umum juga,” urainya.

Lebih dari itu, Udin juga mengutarakan terkait pensiunan yang ada di BKPSDM. “Mungkin pada saat ini kami memberikan pelayanan pensiunan kurang berkenan. Ke depan kami berupaya menjadi lebih baik lagi, menerima segala kritik dan saran yang membangun,” tandasnya.

Sementara itu Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai Mirza Nurul Halila berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan ASN ada dua jenis,  yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam seleksi perekrutannya juga ada 2 jenis, seleksi CPNS dan seleksi PPPK. “Untuk rekrutmen calon ASN, BKPSDM sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah pusat, pada awal tahun 2019 diinformasikan terdapat 2 jalur perekrutan CPNS dan PPPK tahap 1, berasal dari tenaga honorer,” ungkap Mirza.

Terdapat 19 orang yang mengikuti seleksi terbatas (kriteria ditetapkan oleh pemerintah pusat), yakni tenaga kategori 2 (K2), untuk jabatan guru dan kesehatan serta penyuluh pertanian yang ditempatkan di instansi daerah.

“Dari 19 orang itu, 15 orang merupakan guru yang masih aktif mengajar, dilakukan ujian menggunakan CAT (computer assisted test), menggunakan fasilitas UNBK yang telah ditetapkan oleh BKN, yakni di SMAN 2 pada 23 Februari 2019. Materi yang diujikan adalah seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural serta wawancara berbasis komputer,” papar Mirza.

Hasil CAT langsung keluar, maka diketahui yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade hanya 13 orang, sedangkan 6 orang di bawah passing grade. “Untuk kelanjutannya kami masih menunggu, karena ini formasi PPPK tahun 2019, padahal 2020 sudah mau habis,” jelas wanita kelahiran 1981 itu.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala, sehingga pihak BKPSDM masih menunggu aturan dan ketentuan terkait pengangkatan PPPK. “Ini kan tahap pertama ada rekruitmen pengangkatan PPPK sehingga sampai sekarang masih menunggu juknis dari pempus. Jadi 13 org yang sudah lulus masih belum diangkat menjadi PPPK,” sambung Mirza.

Lantas apa yang membedakan CPNS dengan PPPK? Menurut satu-satunya narasumber wanita itu menjelaskan, PPPK juga memiliki Nomor Identitas Pegawai (NIP) sama seperti halnya CPNS, CPNS usia pendaftran maksimal 35 tahun, sedangkan PPPK pendaftaran usia masuk 1 tahun sebelum pensiun di masa jabatannya.

Terkait penerimaan CPNS 2019, BKPSDM melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar pada Maret 2019 terhadap 150 formasi. Namun karena adanya pandemi COVID 19, tes kompetensi bidang ditunda hingga bulan September 2019. “Dan akhirnya 150 formasi yang kita peroleh, hanya 143 yang terisi. Sementara 7 formasi tidak terisi, karena yang mendaftar tidak ada,” tutur Mirza.

Diketahui 7 formasi itu adalah jabatan pengelola administrasi pemerintahan dan pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang penempatannya di kelurahan. Sedangkan jurusannya berasal dari D3 manajemen adminstrasi atau D3 aministrasi negara. Sehingga pihak BKPSDM akan mengusulkan kembali 7 formasi ini pada rekurtmen CPNS tahun berikutnya.

Mirza pun menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2020 ditiadakan/diundur pada tahun 2021. “Jadi formasi yang kita usulkan di tahun ini akan diakumulasi di tahun 2021. Ada 600 formasi yang sudah kami usulkan ke pusat. Mudah-mudahan usulan kami diterima. Sebanyak 300 formasi usulan tahun 2020 dan 300 formasi usulan tahun 2021,” terangnya.

Terkait rekruitmen CPNS selaku Kasubid Pembinaan Pegawai Warjimin Zaenal Abidin Alisahbana mengingatkan kepada masyarakat Kota Probolinggo untuk waspada terhadap upaya penipuan meloloskan CPNS. ” Saat ini banyak beredar sms/telepon yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan pemerintah kota dan pejabat BKPSDM, menjanjikan meloloskan putra putri, saudara dan keluarganya. Jangan percaya itu!,” tegasnya.

Pasalnya, panselnas rekruitmen CPNS telah melibatkan segala unsur dari kepolisian, kejaksaan dan KPK sehingga tidak memungkinkan membobol sistem dengan hanya obral janji. Pada kesempatan itu juga dihadiri Kasubid Kesejahteraan Pegawai sekaligus Plt. Kasubid Pengembangan Kompetensi Pegawai Achmad Suaedi. (dewi)