TANGKAL HOAX CORONA, PRAHUM HARUS BISA MANFAATKAN MOMENTUM

Yogyakarta, 10/3/2020 – Ada yang berbeda pada Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Diseminasi Informasi tentang Covid-19 bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas kali ini (10/4). Berbeda dari Bimtek sebelumnya, ini kali pertama Bimtek dilakukan di saat Pranata Humas benar-benar diuji kompetensinya dan dibuka seluas-luasnya atas partisipasinya dalam melakukan eksposure media positif dan menarik agar masyarakat tidak panik berlebihan disaat penyebaran isu hoax virus corona bermunculan bersamaan dengan penyebaran virus covid-19 dalam skala global.

“Setidaknya hingga saat ini ada sekitar 170 an berita hoax tentang covid-19,” ujar Kepala Dinas Kominfo DIY, Benny, saat memberikan sambutan dihadapan 150 peserta yang dihadiri perwakilan dari Diskominfo, pembinaan kepegawaian yg menaungi Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH),  juga pemangku JFPH yang ada di daerah.

Pranaha Humas harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk membuat konten positive terkait tentang pencegahan covid-19, sekaligus menyebarluaskannya sebagai sarana dan wahana pencegahan penularan virus corona di masyarakat.

Pertanyaannya adalah sampai hari ini, apa yang sudah kita lakukan selaku Pranata Humas ?, apakah kita bisa mengantisipasinya atau menangkalnya?.  Jika kita tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar, maka masyarakat akan mencari informasi ke tempat lain yang sumbernya bahkan belum tentu benar. Herannya, masyarakat justru cenderung percaya pada informasi-informasi yang diupload begitu saja di media, seakan akan itu liputan fakta yang dipoles sedemikian rupa sehingga unsur hoaxnya tidak tampak, ditambah lagi era sekarang semua pihak punya kepentingan. Hal ini menambah peliknya sebaran informasi saat ini.

Inilah realita yang harus humas pemerintah terima. Jika mereka mampu menyebarkan isu hoax sedemikian massif di balik covid-19, lalu seberapa banyak pula berita positif yang dapat kita sajikan atau kita viralkan.

“Yang menderita banyak, tapi adakah dari kita yang memberitakan yang sembuh juga banyak,” lanjutnya lagi.

Inilah harapan kita untuk memberikan informasi yang berimbang agar masyarakat tidak panik.

Sementara masih pada acara yang sama, Direktur TKKKP (Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik), Selamatta Sembiring, mengatakan bahwa kita selama ini terjebak dalam kegiatan bimbingan-bimbingan dan regulasi yang normatif, tapi efeknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh Prahum itu sendiri, saat ini momennya Pranata Humas di tes saat merebaknya covid-19 dan membuka partisipasi Prahum untuk membuat konten-konten yang positive dan menarik.

Ia masih melihat peran Pranata Humas pemerintah saat ini masih kurang. Menurutnya baru satu Pranata Humas yang ambil bagian dalam pengelolaan media  dan berhasil,  yaitu Kota Depok yang mengambil isu corona sebagai isu. Padahal ada sekitar 1.500 Prahum di seluruh Indonesia, sedangkan covid-19 adalah isu nasional.

“Disinilah peran humas menjadi strategis, siapa lagi yang bisa meluruskan dan mengatisipasi isu hoax jika bukan kita. Jika pemberitaan hoax terus-menerus dibiarkan tanpa ada yang mengklarifikasi, maka akan dapat dijadikan pembenaran, (teori post-truth), ujarnya.

Prahum harus bisa memberikan informasi sejernih mungkin dan tidak berpihak. ke depan, tidak saja covid-19, tekanan komunikasi seperti ini akan sering-sering kita dapatkan, ini nanti akan menambah peran strategis Pranata Humas pemerintah. (uby)